Menjangkau Masyarakat Pesisir :
Studi Kasus Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Kebijakan Bangga Mbangun Desa Kabupaten Cilacap
*salah satu essay terbaik post test LK 2 HMI Cabang Bulaksumur
oleh Dia Yuningtyas
Kader HMI Komisariat Fisipol UGM
Jurusan Politik dan Pemerintahan 2012
Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau menjadi sebuah keuntungan dan anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Julukan Indonesia sebagai negara kepulauan memang sangat tepat, karena selain memiliki jumlah lebih dari 13.000 pulau, juga 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan yang mendasari cita-cita Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Negara poros maritim dunia adalah negara yang menganggap laut sebagai sumber penghasilan dan kekuatan utama negara. Jargon poros maritim dunia juga merupakan jargon atas dasar keunggulan geografis yang berbasis kekayaan bahari yang dimiliki oleh sebuah negara, seperti Indonesia. Akan tetapi, realisasi cita-cita mulia Jokowi tersebut membutuhkan usaha ekstra. Cita-cita Indonesia sebagai negara poros maritim dunia tidak akan terwujud tanpa diiringi dengan mental bangsa Indonesia yang mencintai lautan dan menganggap bahwa lautan memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, jumlah pelabuhan yang ada di Indonesia serta angkatan bersenjata Indonesia yang memiliki keyakinan untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa juga sangat berpengaruh.
Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah pesisir yang berada dibagian selatan pulau Jawa. Daerah yang berbatasan langsung dengan samudra Hindia itu memiliki sejumlah pesona dibidang kelautan yang disertai dengan berbagai permasalahan yang belum banyak orang ketahui. Meskipun letak geografisnya yang berdekatan dengan perairan (pantai dan samudra), namun kenyataan yang ada justru sebaliknya. Sebagian besar penduduknya bukan bermata pencaharian sebagai nelayan. Sektor perikanan belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Hal tersebut terbukti dengan keadaan pantai yang sering terlihat kotor dan terdapat banyak sampah yang terdampar di bibir pantai. Wilayah pemukiman nelayan yang cenderung kumuh serta olahan produk hasil laut lainnya juga belum mendapatkan tempat khusus dihati Pemerintah dan masyarakat Cilacap. Sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi salah satu hal yang cenderung terabaikan dan seharusnya menjadi perhatian bagi Pemda kabupaten Cilacap.
Atas dasar itulah, Pemda Cilacap membuat sebuah kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan strategis yang ada di Kabupaten Cilacap. Kebijakan Bangga Mbangun Desa merupakan sebuah terobosan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan menyeluruh disegala bidang yang dimulai dari wilayah pedesaan. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dimana jika pembangunan dimulai dari tingkat desa niscaya kemajuan daerah perkotaan dan bahkan kemajuan negara pun dapat tercapai. Kebijakan Bangga Mbangun Desa kemudian di breakdown kedalam berbagai program sesuai dengan bidang permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah program mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai salah satu upaya dalam menangani permasalahan masyarakat pesisir di Kabupaten Cilacap. Penulis tidak akan menjelaskan secara lebih jauh tentang Kebijakan Bangga Mbangun Desa sebagai payung besar dari program-program turunannya. Akan tetapi, penulis akan mencoba mengaitkan program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Cilacap.
Kebijakan Bangga Mbangun Desa dicetuskan oleh Pemerintahan Bupati Tatto Suwarto Pamuji pada tahun 2011. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menangani berbagai permasalahan strategis yang ada di Kabupaten Cilacap. Kebijakan tersbeut telah diintegrasikan dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cilacap tahun 2012-2017. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah masalah kesejahteraan masyarakat pesisir. Meskipun letak atau posisi wilayahnya yang berbatasan langsung dengan perairan (Samudra Hindia) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah masyarakat yang memilih profesi sebagai nelayan. Sehingga sektor perikanan masih dipandang sebelah mata.
Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di kabupaten Cilacap yang masih rendah salah satunya dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya. Data statistik dalam tulisan skripsi dari Widiasih menyebutkan jenjang pendidikan masyarakat Kabupaten Cilacap pada tahun 2012 terbanyak hanyalah lulusan SD/sederajat[Widiasih dalam Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. (Skripsi). 2015. Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013. Fakultas Ekonomi : Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 27
]. Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap yang memiliki jenjang pendidikan lulusan Akademi atau perguruan tinggi sebesar 39.354 jiwa, lulusan SMA/sederajat berjumlah 126.041 jiwa, lulusan SMP/sederajat sejumlah 174.669 jiwa dan yang belum atau tidak tamat SD/sederajat sejumlah 336.416 jiwa. Sedangkan jumlah terbesar adalah penduduk dengan jenjang pendidikan hanya lulusan SD/sederajat yakni sejumlah 415.792 jiwa. Dari permasalahan ini, timbul buntut permasalahan lain diberbagai bidang, seperti dibidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Dibidang ekonomi, dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya, sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki spesifikasi atau persyaratan tertentu. Dengan tingkat pendidikan akhir setara SD, pekerjaan yang sesuai adalah menjadi buruh pabrik atau karyawan sebuah rumah makan. Termasuk di wilayah peisisr, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat pesisir Kabupaten Cilacap sangat rendah. Ditambah dengan minimnya ketrampilan atau skill yang dimiliki oleh masyarakat pesisir membuat mereka lebih memilih untuk menjadi nelayan dengan memanfaatkan wilayah pantai Teluk Penyu.
Kondisi yang demikian itu mengakibatkan pendapatan yang didapat oleh para nelayan sangat rendah dan tidak menentu. Belum lagi kondisi perairan atau pantai yang tidak dapat dipastikan serta minimnya modal yang dimiliki oleh nelayan untuk mengembangkan usahanya. Kebiasaan nelayan yang hanya menangkap ikan didaerah pinggiran saja mempengaruhi hasil pendapatan yang diperoleh. Tak hanya itu ketakutan akan melaut sampai ke tengah dipicu oleh teknologi yang dimiliki dan dipahami oleh masyarakat pesisir khususnya nelayan masih sangat rendah. Mereka hanya menggunakan boat atau mesin perahu yang sangat sederhana dan dengan kualitas rendah. Kalaupun memiliki mesin perahu yang bagus, tingkat pemahaman mereka akan mesin tersebut dan teknik perwatannya masih sangat minim. Bagi masyarakt pesisir yang bermata pencaharian sebagai pengolah hasil laut, seperti membuat kerajinan tangan dari kerang ataupun pasir dan usaha produksi makanan berbahan dasar hasil laut, kebutuhan akan teknologi sangat membantu. Alat produksi yang digunakan saat ini masih jauh untuk membuat usaha yang dimilikinya berkembang.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah melalui kebijakan Bangga Mbangun Desa mencoba memberikan solusi dengan membuat program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut diimplementasikan dengan memberikan bantuan modal dan peralatan nelayan kepada para nelayan dan masyarakat pesisir. Bantuan tersebut juga melibatkan pihak swasta melalui dana CSR nya. Teknologi tersebut disalurkan Pemerintah guna meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir. Yang tadinya nelayan hanya menjual hasil tangkapannya dalam bentuk ikan segar saja, kini dapat mengolahnya menjadi beberapa produk makanan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.
Dengan demikian perekonomian masyarakat meningkat dan strata sosial mereka didalam masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut juga dapat menguntungkan masyarakat Cilacap secara keseluruhan. Karena dengan meningkatnya pendapatan dan strata sosial mereka, tingkat kerusuhan ataupun konflik antar masyarakat pesisir dapat diredam. Tingkat kriminalitas yang terjadi banyak disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat juga akan ikut menururn. Karena masyarakat kini memiliki alternatif lain dalam bidang pengolahan ikan dan hasil laut yang dapat meningkatkan produktivitas usaha mereka. Sehingga keamaan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Cilacap dapat terjaga dengan baik.
Kemudian saat keadaan ekonomi, sosial dan teknologi masyarakat baik, serta keamanan dan ketertiban masyarakat sudah tercapai, maka selanjutnya keadaan politik pun akan damai. Sebenarnya hal tersebut tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kondisi politik Pemerintahan atau di DPR/DPRD juga akan baik. Akan tetapi, saat kondisi politik Negara stabil, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Cilacap bisa dipastikan dapat meningkat. Masyarakat yang tadinya anti kepada Pemerintah menjadi respect dan peduli terhadap keadaan masyarakat Kabupaten Cilacap secara keseluruhan. Keadaan yang diharapkan yakni adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Pemda Cilacap untuk menangani dan menanggulangi berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Cilacap.
Program lain dalam kebijakan Bangga Mbangun Desa adalah mewajibakan setiap mini market yang ada di Kabupaten Cilacap untuk men-display atau menampilkan hasil/produk lokal masyarakat Cilacap. Dengan program tersebut setiap mini market menyediakan produk makanan olahan dari UMKM atau usaha masyarakat Cilacap sebagai ciri khas makanan Kabupaten Cilacap. Dengan demikian diharapkan tingkat perekonomian masyarakat meningkat, produk usaha masyarakat lokal dapat dikenal oleh masyarakat luas dan memiliki daya jual yang tinggi.
Kesimpulannya bahwa dengan berbagai program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Kebijakan Bangga Mbangun Desa menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kesadaran akan adanya berbagai permasalahan startegis yang ada didalam masyarakat. Akan tetapi kesadaran saja belum cukup, sehingga dibutuhkan aksi nyata yang sesuai dengan bidang permasalahannya. Aksi nyata tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Cilacap sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan dan proses politik yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam pandangan dan analisis singkat penulis, kebijakan Bangga Mbangun Desa dengan program-programnya sejauh ini mampu mengatasi berbagai permasalahan startegis yang ada di Kabupaten Cilacap. Tak terkecuali program-program yang di desain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Cilacap.
Referensi
Widiasih. 2015. Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan Di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013. Skripsi Fakultas Ekonomi : Universitas Negeri Yogyakarta.
Komentar
Posting Komentar